SOSIOLOGI HUKUM

SOSIOLOGI HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari kata latin, Socius yang berarti kawan dan kata Yunani Logos yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Comte, Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umun yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuna sebelumnya.

Pitirim Sorokim mengatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial).

Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok.

Nah berasarkan uraian di atas, maka Sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan.

Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran masyarakat terhadap hukum yang hidup di dalamnya, sumber hukum materiel dan beberapa fungsi hukum dalam masyrakat.

            Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi adnya. Hal ini terbukti dengan sudah tidak banyak diindfhknny perturan-peraturan hukum dalam masyarakat sendiri. Selain itu fungsi hukum sebgai sutu kekuatan atau power juga sudah seberapa di gubris.  Contohnya banyk sekali aparat-aparat atau pejabat pemerintahan yang mempermainkan kedudukan hukum sehingga sudah tidak kuat lagi dan fungsi powernya sudah hilang.

            Nah, oleh karena itu pada makalah ini, penulis akan mencoba menelisik kembali tentang fungsi-fungsi dari pada hukum tersebut dalam masyarakat sendiri. Sehingga diinginkan adanya suatu perubahan mendasar agar hukum di Indonesia mampu berjalan maksimal sebagaimna fungsinya.

Pengembangan dan konsolidasi tatanan hukum nasioanal mengalami perubahan. Hukum cenderung diterapkan meliputi bidang-bidang kehidupan yang sangat luas, mencakup berbagai etnik, asal keturunan, dan golongan, meliputi berbagai macam daerah yang mempunyai ciri fisik dan kebudayaan masing-masng. Hukum perseorangan diganti dengan hukum teritorial, hukum special diganti hukum umum, dan hukum kebiasaan diganti hukum tertulis.

Di dalam masyarakat bangsa Indonesia, politik hukum di antaranya termaktub dalam GBHN dan menjadi salah satu sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Politik hukum itu, antara lain berupa peningkatan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, penyusunan peraturan perundang- undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional sejalan dengan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat Upaya kearah kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia, terutama hukum keperdataan merupakan hal yang amat rumit.

Usaha di bidang Ini dihadapkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keaneka ragaman agama dan etnik. Ia juga dihadapkan pada perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupan yang dikehendaki dan direncanakan secara nasional. Oleh karena itu, kodifikasi dan unifikasi hukum dituntut untuk memperhatikan dan menampung keaneka ragaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut. Upaya dalam hal ini dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya: bidang hukum ketata-negaraan, bidang hukum pidana dan perdata.
Menurut Bagir Manan, Program penyusunan kodifikasi hukum ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kodifikasi selamanya mengandng berbagai kelemahan bawaan. Di satu sisi ia membutuhkan waktu lama karena harus lengkap dan menyeluruh, namun di sisi yang lain, kebutuhan hukum tidak mungkin menunggu, akibatnya timbul terobosan yang sering bersifat fighting the problem bukan solving the problem.

Dari asumsi diatas maka diperlukan terobosan-terobosan dalam pembentukan Hukum yang dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dalam setiap tatanan hukum nasional sehingga harapan menjadikan hukum sebagai regulasi dan rel dalam perjalanan kehidupan dapat secara dinamis dapat mengikuti setiap perkembangan dalam dinamika kehidupan masyarakat.
Berikut ini dalam makalah kami, akan dibahas tentang bagaimana Urgensi kajian sosiologis terhadap pembentukan hukum, dan Hukum dan Dinamika masyarakat.

2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan diskripsi diatas maka kami perlu memberikan rumusan masalah Sebagai objek pembahasan dan batasan yang akan kami bahas dalam makalah kami ini. Antara lain sebagai barikut :

1. Dinamika Masyarakat dan kebudayaan.
2. Hukum dan Dinamika Masyarakat.

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN
Ada pun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan.
2) Untuk mengetahui hukum dan dinamika masyarakat.

Sedangkan kegunaan penulisan ini sebagai berikut :

1.      Memberi dorongan kepada mahasiswa untuk senantiasa menambah wawasan dalam sosiologi hukum khusus pada masalah hukum dan dinamika masyarakat.

2.      Dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Hukum.

3.      Dapat mengimplementasikan pembelajaran Sosiologi Hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penulisan makalah ini penulis batasi dalam hal:

1.      Apakah dalam masyarakat selalu ada hukum?

2.      Apakah sumber hukum itu terdapat dalam masyarakat?

3.      Bagaimana eksistensi fungsi hukum sebagai Law Is Tool Social Engineering

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Ada Masyarakat, Maka Hukum Juga Ada

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainya. Dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling menbantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Kalau kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Tetapi kalau tidak malah akan menimbulkan masalah yang menganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebuit berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya.

Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaiman cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Sehingga Tujuan hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

Seperti yang manusia itu adalah makhluk yang bersifat sosial dan tinggal dalam kelompok masyarakat. Dengan berbagai macam individu yang tingal dalam masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

a.    Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.

b.    Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

c.   Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik.

d.  Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.

2.      Sumber Hukum Itu Terdapat Dalam Masyarakat (Sumber Hukum Materiil)

sumber hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Kebiasaan atau Hukum tak tertulis

Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a.    Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak/ umum.

b.    Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang/ golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung/ memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti/ ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

3.      Hukum Itu Salah Satu Fungsinya Sebagai Law Is Tool Social Engineering

Sebuah perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum dalam masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu tak lain hanyalah refleksi normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain orang masih banyak juga yang suka menteorikan bahwa hukum itu sesungguhnya adalah suatu variabel bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik akan mampu mengubah tatanan struktural dalam masyarakat.

Pandangan yang disebutkan pertama adalah pandangan yang melihat hukum sebagai ekspresi kolektif suatu masyarakat, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan melahirkan konsep hukum sebagai bagian dari elemen kultur ideal. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang melihat hukum benar-benar sebagai instrumen, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan banyak menghasilkan persepsi bahwa hukum adalah bagian dari teknologi yang lugas; atau meminjam kata-kata Rouscoe Poend, hukum itu adalah “tool of social engineering“.

Menurut Lawrence sebagaimana dikutip oleh Soetandyo, menyatakan bahwa Hukum sebagai alat social engineering adalah ciri utama negara modern.  Jeremy Bentham (dalam Soetandyo) bahkan sudah mengajukan gagasan ini di tahun 1800-an, tetapi baru mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan  perhatian pada hukum dalam praktik (law in actions), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (law in books). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dll tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan

a.       Pembangunan Hukum

Dewasa ini jumlah eksponen pendukung ide “law as a tool of social engineering” kian bertambah. Perkembangan yang disebut Geertz (dalam Soetandyo) sebagai perkembangan “from old society to new state” memang telah menyuburkan tekad-tekad untuk menggerakkan segala bentuk kemandeg-an dan untuk mengubah segala bentuk kebekuan, baik lewat cara-cara revolusioner yang ekstra legal maupun lewat cara-cara yang bijak untuk menggunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Menurut Soetandyo hal ini berimplikasi para banyaknya praktisi yang berminat untuk memikirkan strategi-strategi perubahan yang paling layak untuk ditempuh dan untuk merekayasa ius constituendum apa yang sebaiknya segera dirancangkan dan diundangkan sebagai langkah implementasinya. Sedangkan para teoritisnya banyak berminat untuk mendalami studi-studi tentang keefektifan hukum guna menemukan determinan-determinan (paling) penting yang perlu diketahui untuk mengfungsionalkan hukum sebagai sarana pembangunan.

Menurut sejumlah pakar, pembangunan hukum mengandung dua arti.
Pertama, sebagai upaya untuk memperbarui hukum positif (modernisasi
hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Jadi, pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Dengan kata lain kita dapat simpulkan, definisi pembangunan hukum adalah “mewujudkan fungsi dan peran hukum di tengah-tengah masyarakat”. Untuk itu ada tiga fungsi hukum: sebagai kontrol sosial, sebagai penyelesai sengketa (dispute settlement), dan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering).

b.      Manifestasi Rekayasa Sosial dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam salah satu artikelnya, Paramita menyatakan bahwa perundang-undangan ialah suatu gejala yang relatif kompleks yang proses pembentukannya melibatkan berbagai faktor kemasyarakatan lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu pada idea atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Membentuk undang-undang juga berarti menciptakan satu sumber hukum yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berbeda dengan pandangan Paramita, mazhab fungsional atau biasa disebut mazhab sosiologik hukum (sociology of law) melalui tokohnya Roscoe Pound (dalam Satjipto) yang berpendapat bahwa hukum itu lebih dari sekadar himpunan norma-norma yang abstrak atau ordo-hukum. Namun, hukum merupakan satu proses untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan dan memberikan jaminan, kepastian kepuasan kepada keinginan golongan terbanyak dengan gesekan yang sekecil mungkin. Analogi dari pemahaman hukum yang demikian itulah yang oleh Pound disebutkan sebagai rekayasa sosial (social engineering).

Perlu diperhatikan juga sebelumnya bahwa suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat menurut teori Radbruch, yaitu secara filosofis dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian. Sedangkan menurut Pound suatu undang-undang harus berfungsi sebagai “tool of social control “ dan “tool of social engineering”.

Sejalan dengan Pound, Prof. Max Radin sebagaiama dikutip oleh Mahendra, menyatakan bahwa hukum adalah teknik untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet. Di lain pihak hukum tidak efektif kecuali bila mendapatkan pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik. Karena itu Maurice Duverger (dalam Mahendra) menyatakan: “hukum didefinisikan oleh kekuasaan; dia terdiri dari tubuh undang-undang dan prosedur yang dibuat atau diakui oleh kekuasaan politik.

Hukum  memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang mapan bagi kekuasan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secara tertib.

c.       Kritik terhadap pandangan “law as a tool of social engineering”

Walaupun para eksponen yang menyokong gagasan “law as a tool of social engineering” kini tercatat cukup mendominasi percaturan dan posisi kunci pembinaan hukum nasional, itu tidaklah berarti bahwa gagasan dan langkah-langkah operasional mereka dapat berkembang dan berjalan dengan tanpa kritik.

Kritik-kritik yang terlontar berdasarkan alasan ideologi dan atau paradigma moral yang sifatnya mutlak dan memihak—dalam kerangka penetapan kebijakan politik—memang sudah tak sekuat dulu lagi. Akan tetapi polemik dan diskusi tentang kedudukan dan fungsi hukum dalam tata kehidupan masyarakat yang makro ini bukannya telah tiada.

Menurut Soetandyo pembicaraan dan perbincangan tetap saja ramai untuk mempersoalkan apakah hukum dalam kenyataanya in concreto memang akan dapat merekayasa masyarakat dengan efektif manakala ia hanya terbit sebagai manifestasi—meminjam adagium kaum positivitis—”the command of the sovereign” (perintah yang berdaulat), dan tidak pernah mempertimbangkan dua soal berikut ini: Pertama, apakah sesungguhnya nilai-nilai moral dan kaidah-kaidah social yang dianut rakyat dalam kehidupan sehari-harinya; Kedua, sejauh manakah rakyat awam itu bersedia berbagi kesetiaan dan ketaatan, tidak hanya kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidahnya sendiri yang informal tetapi juga kepada “the command of the sovereign” yang bergaya formal itu.

Soetandyo menambahkan mereka yang berpendapat bahwa hukum adalah sarana yang efektif untuk merekayasa masyarakat tentunya lebih condong untuk bersikap antisipatif pada perubahan-perubahan yang selalu terjadi. Mereka tanpa ayal akan bergerak merancang perubahan masa depan, dan akan menggunakan hukum sebagai model gambaran hubungan-hubungan antar subjek di masa depan yang harus direa lisasikan dengan tindakan-tindakan yang bersanksi. Maka di tangan mereka hukum akan berfungsi sebagai sarana untuk mendinamisasi perubahan, dan tidak (sekedar) sebagai sarana untuk mengontrol status-quo yang serba statik di dalam struktur.

Para pengritik ide “law as a tool of social engineering” umumnya menambahkan bahwa orang masih harus mempertanyakan, adakah cara yang dapat dianjurkan untuk mengubah referensi normatif rakyat, dari kecondongannya pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah setempat yang parokial dan berwawasan ke masa lampau ke nilai-nilai dan kaidah-kaidah baru yang nasional dan berwawasan ke masa depan.

Bertolak dari semua itu terdapat satu hal penting yang perlu (harus) disadari sebagai suatu persoalan tersendiri atas asumsi dasar mengenai dalil “law is a tool of social enginereeng“, bahwa menurut von Savigny (dalam Soetandyo), sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu penyikapan selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya “law is a tool of social engineering” harus kita tempatkan bukan pada posisi rule by law, tetapi pada paradigma rule of law

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Yesmil, Adang. Pengantar Sosiologi Hukum. 2008. Bandung: PT Grasindo.

Malsem Van. Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita. 1992. Jakarta: Gramedia.

Soekanto, Soerjono. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. 1976. Bandung: Alumni.
Source :
http://andruhk.blogspot.com/2012/07/sosiologi-hukum.html

MEMBEDAH HUKUM PROGRESIF

MEMBEDAH HUKUM PROGRESIF

“Negara hukum yang dilahirkan tahun 1945 adalah suatu proyek besar.

Sebagai proyek ia tidak begitu saja serta merta menjadi,

melainkan sesuatu yang terus menerus perlu dibangun, mewujud nyata.”

(Satjipto Rahardjo, 2007)

A. SINOPSIS                                                   

Mafia Peradilan. Korupsi kekuasaan. Isu suap di Mahkamah Agung. Demikian banyak persoalan yang melanda penegakan hukum di Indonesia dan tidak pernah tuntas. Mengapa? Karena penegak hukum dan semua elemen masyarakat tidak berani keluar dari alur tradisi penegakkan hukum yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan.

B. PEMBAHASAN

Hukum modern yang dicirikan rasional, otonom, tertutup yang membeku dalam doktrin The Rule of Law bukanlah nilai universal yang bisa berlaku di ladang negara-negara yang tidak memiliki sejarah sama dengan Eropa. (Rahardjo. 2007: 10-11). Hukum nasional yang nota bene berwatak modern dan liberal “membunuh” hukum adat yang hidup (living law) dalam interaksi masyarakat.

Kualitas penegakan hukum itu beda-beda. Konon seorang pemimpin China memesan 100 peti mati untuk para koruptor dan salah satunya adalah untuk dirinya, manakala ia melakukan korupsi. Sementara dibanyak negara ada yang melakukan penegakan hukum secara lunak dan bahkan bisa dikomersilkan dengan istilah yang lebih kasar adalah jual beli hukum.

Di Indonesia, hukum oleh beberapa kalangan, dianggap sebuah virus yang membuat masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk menghindar. Dapat dilihat dengan terbitnya peraturan baru pasti bukan kabar gembira yang diterima sukacita. Pembentuknya saja tidak antusias. Dan kalau digugat malah berkilah: ketentuan semacam itu terpaksa dibuat. Padahal tidak pernah ada inspirasi dalam aksi terpaksa. Jadi, salah besar kalau pemimpin negara berharap rakyat akan lekas bergerak asal peraturan dibuat. Sebab, tindakan sadar butuh alasan, bukan sekadar rangkaian perintah dan pembatasan.

Hukum itu bukan hanya tatanan determinatif yang sengaja dibikin (rule making) tetapi perlu dilakukan terobosan-terobosan (rule breaking) untuk mencapai tujuannya yang paling tinggi. Karl Ranner menyatakan agar hukum itu dibiarkan mencari dan menemukan jalannya sendiri secara progresif, “the development of the law gradually works out what is socially reasonable”. (http://perancangprogresif.blogspot.com/2006/12/hukum-untuk-transformasi-sosial.html)

Di saat peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir secara yuridis kepentingan masyarakat atau di kala penerapan hukum mematahkan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, maka hukum sebagai suatu cerminan sosiologis masyarakat akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang menolak logosentris dengan berpaling pada antoposentis yang humanis. Dengan memperhatikan masyarakat, maka hukum akan terus hidup (living) dalam masyarakat. Dapat dibilang hukum itu menjadi progresif.

Hukum Progresif dan Hukum yang Demokratis

Prof. Satjipto Rahardjo yang mulai menggulirkan Hukum Progresif sejak tahun 2002 menyatakan bahwa Hukum yang Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu.

Prof Tjip secara ringkas memberikan rumusan sederhana tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. (Rahardjo. Sejak digulirkan tahun 2002, sudah banyak orang yang tergugah dengan pendekatan hukum progresif karena dia dianggap sebagai pendekatan alternatif di tengah kejumudan positivisme hukum. Kalangan positivisme hukum diam-diam memperhitungkan Hukum Progresif sebagai benih yang berangsur siap di semai di lahan sosial, yang akan merepotkan kalangan yang memposisikan hukum sebagai mesin yang mekanistik, rasional dan berkepastian. Sejak kira-kira tahun 2002 pula gairah menseriusi Hukum Progresif muncul, namun belum membeku menjadi konsep yang dapat diterapkan menjadi tujuan. Sepanjang ini hanya digunakan sebagai argumen dan perasaan kepedulian (senziting concept). Pendekatan ini memang terbuka (inklusif) tapi bila akan mengeras menjadi barikade tentu memerlukan agensi yang jelas, paradigma dan pola pengembangan aksional, barangkali dengan institusional yang kultural.

Dalam situasi "normal" saja hukum banyak dikenal sebagai institusi yang mahal, apalagi dalam keadaan krisis dan keterpurukan bangsa sekarang. Ia menjadi mahal, karena hukum modern banyak bertumpu pada prosedur, birokrasi dan sebagainya. Belum lagi ditambahkan sifat liberal dan kapitalistik hukum modern. Pada titik inilah terjadi banyak keluhan, hukum sudah menjadi obyek bisnis. Hukum tidak lagi bisa diandalkan menjadi tempat untuk mencari dan menemukan keadilan.

Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi ranah esoterik, yang hanya boleh dan bisa dimasuki para lawyer sekalian pikirannya yang spesialistis, yang biasanya berkutat pada "peraturan dan logika". Hingga kini, cara berpikir dan menjalankan hukum seperti itu masih dominan, yang dikenal sebagai analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Dengan berpikir seperti itu praktek hukum hanya dibatasi ranah peraturan dan logika peraturan. Tidak! Hukum juga perlu ditarik keluar memasuki ranah kehidupan sehari-hari dengan sekalian harapan, keresahan, dan kebutuhan masyarakat. Singkat kata, hukum tidak boleh hanya menjadi permainan kata-kata, tetapi perlu bermakna sosial.

Hukum yang anti-progresif tidak berpikir sejauh itu. Mereka hanya berpikir, supremasi hukum sudah diwujudkan dengan memperlihatkan kesibukan menerapkan peraturan dengan menggunakan logika. Tidak bisa! Bila ini yang terjadi, tidak ada gunanya kita mempromosikan supremasi hukum, karena hukum hanya akan menjadi permainan para lawyer dan elite politik, jauh dari memberi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan kepada rakyat. Bahkan lebih dari itu supremasi hukum menjadi safe haven, tempat berlindung yang aman bagi para koruptor. Dan itu sudah terjadi melalui tontonan tentang bagaimana hukum sulit menangani korupsi di negeri ini.

Hukum tidak ingin hanya menjadi monopoli para lawyer, tetapi ingin bersosialisasi, berjabatan tangan dengan rakyat, ingin memberi jasa sosial kepada rakyatnya. Ia ingin bermakna mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya (bringing justice to the people). Orang Indonesia toh masih percaya kepada hukum. Orang masih memberikan kesempatan kepada hukum untuk menata dan mengatur bangsa dan negara ini. Polisi, jaksa, hakim masih menjalankan tugasnya sehari-hari.

Edmund Burke: “di segala formasi perintah-kuasa, rakyatlah pembuat hukumnya yang sejati”. Pada ideal itu, hukum dan rakyat bukan saja karib, malah, hanya terpilah garis-miring. Sehingga menyusun aturan tak ubahnya menenun-ikat. Ia mewajibkan keterampilan dan ketekunan. Juga menuntut habis olah pikiran, hati dan semangat juang. Kain yang dihasilkan, karenanya, melampaui fungsi minimumnya sebagai pelapis ketelanjangan. Ia mengutarakan martabat pemakainya, di atas suguhan keanggunan dan kenyamanan. Kerja menata adalah kerja budaya, menginspirasi adalah tugas kebudayaan. (http://perancangprogresif. blogspot.com/2007/01/legislasi-sebagai-kerja-kebudaya an.html).

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku di sini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari dan perbuatannya di dalam hukum. Faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk member tempat kepada hukum. Ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu. Manusia-manusialah yang berperan lebih penting. (Rahardjo. 2007: xix).

Dengan demikian, hukum harus dibentuk secara demokratis dan aspiratif, isinya menjamin perikemanusiaan, dan ditujukan bagi keadilan dan kesejahteraan sosial. Para pembentuknyapun harus memperhatikan secara cermat kebutuhan masyarakat, memperhatikan hukum yang memang sudah ada di masyarakat. Sehingga, selain hukum yang akan terlahir adalah living law, juga hukum yang demokratis di negara hukum Indonesia ini akan segera mewujud nyata.

C. PENUTUP

Intinya, di berbagai tingkatan teritori, hukum masih bermasalah. Penulis buku “Membedah Hukum Progresif” (Kompas, Jakarta), Satjipto Rahardjo (2006: xix) dalam bahasa yang lugas, melukiskan, “Fakultas-fakultas hukum memang dituntut untuk menghasilkan lawyers yang handal secara profesional, tetapi pengalaman di negeri kita, itu saja belum cukup. Meminjam perumpamaan yang dibuat oleh Gerry Spence, seorang advokat senior di Amerika Serikat yang sangat peduli dengan kualitas penyelenggaraan hukum di negerinya, ‘pelana kuda seharga sepuluh ribu dollar’.

Kelemahan lawyers di Amerika bukan disebabkan oleh profesionalnya, melainkan disebabkan oleh kualitasnya sebagai manusia (their incompetence begins not as lawyers, but as human beings). Pendidikan hukum Indonesia sebaiknya juga tak hanya mengejar produksi pelana kuda yang mahal, melainkan lebih daripada itu, juga kuda-kuda yang berharga jauh lebih mahal dari pelananya.”

Ada catatan penting yang diberikan Satjipto, bahwa faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi tempat kepada hukum. Salah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum, menurut Satjipto, adalah dengan ide (penegakan) hukum progresif.

Catatan penting lain yang diberikan Satjipto (2006: 1) dalam “Menggagas Hukum Progresif Indonesia (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), bahwa berbicara ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Hal ini menggambarkan betapa ilmu ini sangat luas karena bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, pada saat yang sama, berbagai aspek itu masih pula tidak bias dibatasi dengan wilayah teritori, baik lokal, kawasan, nasional, maupun global.

Maka tawaran hukum progresif, dalam konteks Indonesia, bagi Satjipto, didasari oleh keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

Satjipto (2006: 2-3) mengingatkan, “Ilmu hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan karena itu juga memiliki nilai-nilai ilmiah tersendiri, artinya ia bias diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Karena itu, ilmu hukum progresif dihadapkan kepada dua medan (front), yaitu Indonesia dan dunia. Ilmu hukum tak bias bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekalian perubahan yang terjadi di dunia".

Dalam buku tersebut, Satjipto kembali mengingatkan bahwa bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu praktis, manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum.
Source :
Taufiq Nugroho